Berita Koperasi Syariah Khairu Ummah

MUHAMMADIYAH MICROFINANCE SUMMIT – 2019

Kondisi perekonomian nasional dewasa ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi global yang tidak stabil. Dampaknya adalah makro ekonomi di republik ini, terutama neraca perdagangan mengalami pelambatan. Nilai tukar rupiah terdeprisiasi terhadap mata uang asing. Kondisi seperti ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor riil, penyerapan tenaga kerja, dan iklim investasi kurang bergairah dan tidak merata. Kesenjangan sosial terjadi di mana-mana ditandai makin terbukanya jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Hal tu ditunjukkan dalam gini rasio tercatat pada angka 0,384.

Melihat realitas tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pembaruan) dalam misi amar ma’ruf nahi munkar, merasa terpanggil untuk memajukan sektor ekonomi. Alhamdullilah, dalam Muktamar ke-47 di Makassar Sulawesi Selatan, telah dicetuskan tentang pilar ketiga Muhammadiyah, yaitu pemberdayaan ekonomi.

Dengan pilar ketiga, Muhammadiyah berta’awun memajukan ekonomi bangsa untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat sebagai perwujudan dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk menegaskan pilar ketiga tersebut, serta dalam rangka berta’awun untuk negeri, Muhammadiyah telah membangun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) bernama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Bangunan BTM tersebut memiliki arsitektur keuangan mikro mulai dari Primer BTM, Pusat BTM, dan Induk BTM.

Selain sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dan gerakan dakwah ekonomi, keberadaan BTM juga berperan strategis sebagai model keuangan inklusi dan ikut menyemai solusi dalam menanggulangi ketidakadilan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) yang telah diluncurkan oleh Induk BTM pada Oktober 2018, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong terbentuknya satu BTM di tiap-tiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Dengan adanya satu BTM satu PDM, maka semangat pilar ketiga Muhammadiyah untuk keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Karena itu, Muhammadiyah Microfinance Summit (MMFS) menjadi penting dijadikan sebagai forum untuk mengajak seluruh jaringan Muhammadiyah secara bersama-sama dalam semangat “guyub” untuk mengembangkan keuangan mikro di berbagai daerah. Melalui fórum ini, problematika keumatan yang selama ini mengemuka, yaitu termiskin, tertinggal, dan terjauh (3T) dapat dipecahkan melalui program pemberdayaan dan semangat enterpreneurship. Selain itu, MMFS juga dapat menjadi sarana sharing bagi pengambil kebijakan publik dalam mengembangkan keuangan mikro syariah. Forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi Muhammadiyah dalam mengembangkan keuangan mikro syariah di tanah air.

Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 yang diadakan di Pendopo Kabupaten Pekalongan & Hotel Horison, Jl.Gajah Mada 11A, Pekalongan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu (19-21 September 2019), dihadiri oleh Pepi Januar Pelita, M. Pd dan H. Muhdam Kamaludin, M. Pd sebagai perwakilan dari Koperasi Syariah Khairu Ummah. Tujuan diadakannya kegiatan muhammadiyah Microfinance Summit ini adalah:

1. Mengevaluasi program Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai institusi lembaga keuangan mikro syariah di bawah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sekaligus mempersiapkan program prioritas menjelang Muktamar Muhammadiyah ke – 48 tahun 2020 di Solo – Jawa Tengah.


 2. Mensosialisasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) pasca terbitnya Surat Edaran 004 Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mendirikan satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) satu BTM di seluruh jaringan Muhammadiyah se-Indonesia.


3. Membangun kekuatan infrastruktur BTM sebagai lembaga keuangan mikro syariah nasional yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan.


4. Membangun sinergisitas antara BTM sebagai BUMM dengan mitra seperti pemerintah, BUMN, dan BUMS dalam membangun keuangan mikro dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui jejaring bisnis yang produktif.


5. Sosialisasi akad – akad syariah terbaru Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan pembentukan Forum Dewan Pengawas Syariah (DPS) – BTM dalam mengembangkan sharia compliant di BTM.


6. Sosialisasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPHKHT) Muhammadiyah dalam rangka pengembangan UMKM.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

MUHAMMADIYAH MICROFINANCE SUMMIT – 2019

Berita Koperasi Syariah Khairu Ummah Kondisi perekonomian nasional dewasa ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi global yang tidak stabil. Dampaknya adalah makro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ganti Bahasa