Mudharabah

 

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ini adalah sebagai berikut :

 
 
 
 

Pertama:           Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek  (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau  pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah  pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh  melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam  managemen perusahaan atau  proyek tetapi  mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam  bentuk  tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau  menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam  pembiayaan mudharabah tidak ada  jaminan,  namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan  dari mudharib atau pihak ketiga.  Jaminan ini hanya dapat dicairkan  apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal  yang telah disepakati bersama dalam  akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau  melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau  biaya yang telah dikeluarkan.

 

Kedua:           Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul  maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul  harus dinyatakan oleh para  pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam  mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal  berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan  kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan  pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

  • Modal ialah sejumlah uang  dan/atau aset yang diberikan  oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan  usaha dengan syarat sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui  jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang  atau  barang yang dinilai. Jika modal  diberikan  dalam  bentuk aset, maka  aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang  dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam  akad.

  • Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus  diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh  disyaratkan hanya untuk satu  pihak.
2. Bagian  keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui  dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam  bentuk  prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh  menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau  pelanggaran kesepakatan.

  • Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal  yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal  berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

 

Ketiga:           Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.