MUSYARAKAH

 

 

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ini adalah sebagai berikut :

Beberapa Ketentuan:

  • Pernyataan ijab dan qabul  harus dinyatakan oleh para  pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam  mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal  berikut:
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan  kontrak (akad).
  2. Penerimaan dari penawaran dilakukan  pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  • Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum,  dan memperhatikan hal-hal  berikut:
  1. Kompeten dalam  memberikan atau  diberikan  kekuasaan perwakilan.
  2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam  proses bisnis normal.
  4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau  menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

 

Obyek akad  (modal,  kerja, keuntungan dan kerugian)

Modal

  1. Modal yang diberikan  harus uang  tunai, emas, perak  atau  yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti,  dan sebagainya. Jika modal  berbentuk aset, harus terlebih dahulu  dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
  2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau  menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  3. Pada prinsipnya, dalam  pembiayaan musyarakah tidak ada  jaminan,  namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Kerja

  1. Partisipasi para  mitra dalam  pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi,  kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh  melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya,  dan dalam  hal ini ia boleh  menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam  musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam  organisasi kerja harus dijelaskan dalam  kontrak.

Keuntungan

  1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi  keuntungan atau  penghentian musyarakah.
  2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada  jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  3. Seorang mitra boleh  mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau  prosentase itu diberikan  kepadanya.
  4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam  akad.

Kerugian

Kerugian  harus dibagi di antara para  mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam  modal.

  1. Biaya Operasional dan Persengketaan.
  2. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.